MAKASSAR – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan (Provinsi Sulsel) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel Tahun 2022, di ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, yang berlangsung selama tiga hari (18-21/10/2022).

Baca Juga : PSSI Gelar Fun Football Bersama Presiden FIFA, Tuai Kecaman Warganet

Kegiatan ini digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Penilai Monev terhadap isian Self Assessment Questionaire/SAQ (Kuesioner Penilaian Mandiri) Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 pada 36 (tiga puluh enam) Badan Publik OPD Pemprov Sulsel.

Seperti halnya dengan monev yang digelar KI Prov. Sulsel beberapa waktu sebelumnya untuk PPID Badan Publik Kabupaten/Kota dan Badan Publik Desa se-Sulsel, monev OPD Lingkup Pemprov Sulsel ini juga telah memasuki tahap presentasi dengan 6 (enam) indikator penilaian utama, antara lain sarana dan prasarana, jenis informasi, pengadaan barang dan jasa, digitalisasi, kualitas informasi, serta komitmen organisasi.

Ditemui selepas kegiatan, Ketua Tim Penilai KI Provinsi Sulsel, Fauziah Erwin mengatakan, sama halnya dengan monev pada kabupaten/kota, pertanyaan pada aspek pengadaan barang dan jasa masih menjadi persoalan pada monev OPD Lingkup Pemprov Sulsel tersebut.

“Selain dari aspek sarana dan prasarana non elektronik, aspek inilah yang  belum dipenuhi oleh sebagian OPD, kemudian ada dokumen keuangan juga,” katanya, Kamis (20/10/2022).

Ia melihat pemahaman dari petugas pelayanan informasi di masing-masing OPD tersebut belum komprehensif terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam SAQ yang telah diisi.

“Padahal sesungguhnya istilah-istilah ini, misalnya informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, daftar informasi publik, pengecualian informasi, itu semua ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mungkin ke depannya perlu penguatan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pelayanan informasi publik dan penguatan pemahaman keterbukaan informasi publik bagi pimpinan OPD, sehingga kita bisa ada di frekuensi yang sama ketika kita berbicara atau berdiskusi tentang keterbukaan informasi publik,” lanjutnya.