JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapat sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait pernyataan kesiapan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Baca Juga: Saksikan Voli PORPROV Sulsel XVII, Pacu Semangat Atlet

Ketua DPP PDIP, Komaruddin Watubun menyatakan Ganjar telah menghadirkan multitafsir kepada publik walaupun tidak melanggar aturan partai.

“Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Komaruddin dilansir dari CNNIndonesia.com.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut partai telah keluarkan instruksi bagi setiap kader untuk tidak membahas capres 2024 pada 7 Oktober.

“Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022,” ujarnya.

Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.

Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, FX Rudy mengaku mendukung penuh Ganjar mencalonkan diri sebagai presiden. Rudy menyatakan siap mendukung Ganjar satu juta persen. Namun, ia masih menunggu keputusan akhir dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kalau Pak Ganjar siap nyapres dan Ketua Umum (Mega) memberikan rekomendasi, tidak hanya sejuta persen, kita berikan untuk memenangkan menjadi presiden,” kata Rudy.

Buntut pernyataannya itu, Hasto mewakili partai selaku Sekjen PDIP menyatakan bakal memanggil Ganjar dan FX Rudy untuk dimintai klarifikasi.

“Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya,” kata Hasto.