JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara terkait isu tawaran posisi menteri bagi PKS agar mereka menarik dukungan tehadap Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga: Dekranasda Sulsel Gaet Dinas Koperasi Sulsel Gelar Pelatihan Vocational

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tidak bicara banyak saat ditanya mengenai hal tersebut dan ia menganggap seluruh pihak saat ini harus bergotong royong dan bekerja sama atasi masalah kebangsaan.

“Yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa. Semua bekerja sama. Semua bergotong royong,” kata Hasto dilansii dari CNNIndonesia.com.

Sementara, kontestasi pencalonan atau pencalonan presiden dan wakil presiden sudah diatur sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023.

Hasto meminta seluruh pihak untuk menunggu. Kini semua energi harus terlebih dulu dihabiskan untuk membantu sisa pemerintah Presiden Jokowi.

“Kita tunggu momentum itu, dan mari kita berikan energi positif kita, bagi bangsa dan negara,” katanya.

Saat ditanya apakah PDIP setuju jika PKS masuk dalam kebinet, Hasto enggan berbicara lebih jauh. Dia meminta semua pihak agar tak bicara topik di luar isu Sumpah Pemuda 28 Oktober hari ini.

“Itu kita sumpah pemuda jangan berbicara hal-hal di luar persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Isu PKS mendapat tawaran jatah menteri beredar bersamaan rencana koalisi mereka dengan Demokrat dan NasDem untuk mendukung Anies di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu lewat Twitter. Dia bahkan menyebut PKS juga ditawari dana besar olah pengusaha batubara agar menarik dukungan ke Anies.

Menurut akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul, “Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?”