APBN 2023 FOKUS UNTUK BELANJA PRODUKTIF DAN REFORMASI STRUKTURAL DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL 

Oleh : Mochamad Ali Maksum, Kasi PPA I Kanwil DJPb Prov. Sulsel

Proses penyusunan dan pembahasan RAPBN Tahun 2023 dibayangi oleh faktor ketidakpastian global yang menuntut Pemerintah untuk mengerahkan upaya terbaik dalam merumuskan dan meramu berbagai alternatif kebijakan.

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, perekonomian dunia kembali dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah besar, antara lain adanya potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik.

Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya cost of fund dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. 

Dihadapkan pada ketidakpastin global tersebut, Kebijakan Fiskal dan RAPBN tahun 2023 mengusung tema: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan tema tersebut, maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat dengan difokuskan pada lima hal: a) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; b) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; c) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; d) pelaksanaan revitalisasi industri; dan e) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Selain itu, guna mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural. 

APBN tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga  keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.