Makassar – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Divisi program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) menyelenggarakan pesta nasabah mikro yang merupakan pameran usaha nasabah mikro binaan PNM wilayah Sulawesi dengan jumlah 150 stands UMKM.

Selanjutnya, pada saat opening pesta nasabah juga dilakukan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 100.000 kepada nasabah ultra mikro di wilayah Sulawesi.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh Webinar dengan tema “Social Media Memikat, Usaha Meningkat” dengan jumlah peserta 20.000 yang terdiri dari nasabah binaan PNM secara nasional, performance music, fashion show, dan lain-lain yang berlokasi di Benteng Fort Rotterdam, Makassar Sabtu,  (26/11).

Kegiatan ini tidak terlepas dari komitmen pendampingan PNM dalam membangun hubungan emosional dan memberikan pendampingan usaha kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai bekal untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat berdampak kepada kemajuan usaha yang dijalankan oleh nasabah PNM Mekaar.

Kegiatan ini dihadiri Sukarniaty Kondolele selaku Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Sulsilawati selaku Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Yulius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro KEMENKOPUKM, Towadeng selaku Kadis Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan, Tiyok Subekti selaku Kepala KPPN Makassar 1, Ninis Kesuma Andriani selaku Direktur Perencanaa Strategis dan Keuangan PT PNM, dan Sasono Hantarto selaku EVP Bisnis PT PNM, Maimun Bakri selaku Pemimpin PNM Cabang Makassar, Rahman Arif selaku Regional CEO BRI Makassar, Zulfan Adam selaku Pemimpin Wilayah Pegadaian Makassar, Wisnandi Habang selaku Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Wilayah 5 PT PNM, dan Dicky Fajrian selaku Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PT PNM.

Kegiatan ini bertujuan mendorong para nasabah PNM agar dapat meningkatkan pengetahuan dengan pentingnya memiliki perijinan usaha (NIB) sehingga legalitas usahanya terjamin sehingga dapat meningkatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, dan kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah.