Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak memberikan apresiasi kepada bidang pelayanan umum yang melaksanakan layanan administrasi hukum umum selama tahun 2022 dengan sangat baik.

“Selama tahun 2022, Bidang Administrasi Hukum Umum telah menyerap anggaran sebesar 99,22 persen,” ujar Kakawil

Serapan tersebut digunakan untuk pelayanan administrasi hukum umum yang terdiri dari Penegakan Hukum/ Audit PMPJ bagi notaris sebagai langkah untuk/ Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW dan MPD, juga pelaksanaan Penyebaran Informasi Layanan AHU/ Diseminasi Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum: Perseroan Perorangan, Kewarganegaraan, Partai Politik dan Apostille/ Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum dan Pelayanan Hukum/ Pemutakhiran Data PPNS/ Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum.

Selanjutnya pada tahun 2022 total PNBP AHU sebesar 21.349.600.000 dengan layanan yang dilakukan terdiri dari Fidusia, Badan Usaha, Badan Hukum, dan Notaris.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mohammad Yani menyampaikan bahwa pada tahun 2022 pihaknya telah menerima penghargaan terbaik III realisasi PNBP layanan AHU periode januari – Juli.

“Insya Allah di tahun 2023, Bidang AHU akan mengoptimalkan kinerja Dan memberikan layanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Yani.

Menurut Yani, pihaknya juga akan mengoptimalkan penguatan diseminasi Dan edukasi kemasyarakat terkait layanan AHU.