Rekomendasi perbaikan program desa anti politik uang merupakan penguatan demokrasi.
RAKYAT.NEWS, Makassar – Bawaslu Sulawesi Selatan, menerima wawancara mendalam tim peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) kerjasama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu, 18 Januari 2023 di Kantor Bawaslu Sulsel.
Tim KISP dipimpin Bambang Eka Cahya Widodo sebagai pembina, diterima Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi, Kordiv Pencegahan Amrayadi, Ketua dan anggota Bawaslu Maros; Sufirman, Amiruddin dan Gazali.
Bambang menjelaskan, wawancara penelitian tentang evaluasi desa anti politik uang di Indonesia di empat provinsi dan kabupaten termasuk di Sulsel.
Keempat provinsi dan kabupaten tersebut masing-masing adalah Jawa Barat di Kabupaten Bandung, Jawa Tengah di Kabupaten Banjarnegara, Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau dan Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros.
Menurutnya, dengan adanya evaluasi program desa anti politik uang ini dapat menjadi rekomendasi. “Dan gambaran perbaikan program tersebut,” mantan Ketua Bawaslu RI ini dalam siaran pers yang diterima, Kamis, 19 Januari 2023.
Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi menambahkan, rekomondasi perbaikan progran desa anti politik uang merupakan penguatan demokrasi. “Dari desa dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia,” imbuh Arumahi menyudahi.
