RAKYAT.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengungkap bahwa secara tahunan, tekanan inflasi Sulsel melemah. Tampak pada catatan Desember 2022 lalu sebesar 5,77 persen (y-on-y). Lebih rendah dari inflasi November 2022 yakni 6,00 persen (y-o-y). Antara lain triknya adalah memperkuat kerja sama dengan toko ritel untuk memperpendek jalur distribusi.
Ini diungkap Sudirman disela-sela pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual yang digelar Kemendagri, Selasa, 24 Januari 2023 sebagai disebut dalam siaran pers Pemprov Sulsel, diterima redaksi, Rabu, 25 Januari 2023.
“Upaya lainnya yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, (TPID) Sulsel dengan Program Benih Mandiri, pengadaan gabah/beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP), pasar murah/gelar pangan murah dan operasi pasar dan pengembanan pertanian keluarga,” ungkapnya.
Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022, lanjut Sudirman, untuk bantuan sosial ada Rp 2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10,5 miliar dan subsisi transfortasi Umum Rp 2,5 miliar.
“Berbagai upaya yang dilakukan bersama Pemerintah Pusat termasuk dengan Forkopimda, pemerintah daerah dan stake holder lainnya. Merupakan upaya kita mengantisipasi dampak inflasi yang menjadi tantangan Indonesia dan dunia saat ini.,” tandasnya.
Masih pada siaran pers yang sama disebutkan, Mendagri Tito Kanrnavian dalam rakor tersebut menyampaikan delapan arahan Presiden Joko Widodo. Ke delapan poin tersebut, yang pertama, para Kepala Daerah diminta memantau langsung dengan terjun ke lapangan serta berhati-hati dalam mengatur tarif PDAM maupun angkutan umum.
Yang kedua, Pemda diminta untuk turut serta menurunkan kemiskinan extrem sampai target 0 persen pada 2024. Lalu yang ke tiga, mendorong Kepala Daerah untuk turunkan stunting dibawah 14 persen di tahun 2024.
Arahan ke ke empat adalah segera menyeselesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBGD). Ke lima, memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun dana abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.
Ke enam adalah menyusun rencana induk master plan penataan kota dan juga penekanan visi-misi yang dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah. Serta arahan ke tujuh dan ke delapan adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024 serta jaminan kebebasan beragama.
