"Karna dalam UU no. 02 tahun 2018 yang di katakan, bahwa kewajiban DPRD adalah menampung dan mendiklakjuti aspirasi masyarakat, tapi lihat yang

"Polemik yang umumnya terjadi di kabupaten Pangkep ini yaitu adalah problem bansos, dan AKM (Asasmen Kompetensi minumum) yang ada di kab. Pangkep,