Rakyat News

Inspirasi untuk Semua

#Mahkamah Konstitusi

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mantan komisioner KPUD Kota Depok periode 2008-2013, Yoyo Efendi merespon adanya pro dan kontra hasil putusan Mahkamah
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Jika tidak terdapat perubahan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan keputusan mereka terkait gugatan terhadap
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Direktur Solusi dan Advokasi Institute (SA Institute), Suparji Ahmad menanggapi adanya pengajuan judicial review alias
RAKYAT.NEWS, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem
RAKYAT.NEWS, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
JAKARTA – Pemerintah dan DPR diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
JAKARTA – Kualitas analisis para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai semakin menurun sebagai penjaga konstitusi negara. Terutama, berkaitan
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi RI (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak
JAKARTA – Pemerintah menghadirkan Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. sebagai Ahli Presiden Republik Indonesia, dalam Sidang Lanjutan Uji Materiil UU
JAKARTA – Lima (5) poin Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil pada Kamis (25/11).
SOLO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi enam opsi model pemilihan umum (pemilu) serentak. Hal tersebut diungkapkan oleh
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan opsi model pemilihan umum (pemilu) serentak dalam pertimbangan Putusannya. Baca Juga : Hakim MK:
JAKARTA – Rencana amandemen konstitusi atau UUD 1945 sekecil apapun akan memberikan dampak besar, luas, dan signifikan kepada bangsa dan
JAKARTA – Tiga hakim Mahkamah Konstitusi dissenting opinion terkait putusan uji materi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 29 UU Nomor 2
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi yang mendorong finalisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan tetap melihat
UMKM Rakyat
UMKM Rakyat