RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemerintah tidak setuju dengan adanya pasal yang mengatur terkait penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sikap pemerintah terhadap poin dalam Rancangan Undang-Undang
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara resmi melantik Bahtiar Baharuddin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian melantik sembilan penjabat (pj) gubernur untuk sembilan provinsi yang
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik diseminasi hasil sementara pengukuran Indeks
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi aturan turunan dari Undang-undang (UU) Papua Tengah, UU
Jakarta – Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rangka Rapat Khusus Terbatas
Denpasar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) K.H.
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penerapan tiga hal di daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Penanganan Wabah
MAKASSAR – Untuk menghambat laju persebaran Covid-19 yang melonjak kembali di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
"Perjanjian kerja sama ini dalam rangka pembangunan PLTB, sama yang ada di Jeneponto. Tetapi kita out source, baling-balingnya ada di laut. Bukan di
Jayapura – Terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebut bahwa ada kekhususan tersendiri bagi aspirasi
