RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) belum tentu menjadikan 14 amicus curiae yang dibahas menjadi pertimbangan dalam memutus
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan, tidak akan ada keberpihakan dalam pengambilan keputusan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas berharap, Mahkamah Konstitusi (MK)
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra percaya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan melakukan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi membantah narasi yang beredar di media sosial terkait bocoran putusan sengketa hasil Pilpres 2024.
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebut 10 ribu pendukung Prabowo-Gibran akan menggelar aksi damai di depan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik sangat yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan permohonan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima kesimpulan para pihak terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) besok, Sabtu (6/4/2024). “Besok udah masuk
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengungkapkan adanya temuan relawan Ganjar-Mahfud
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan Ganjar-Mahfud seharusya dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi sidang Perselisihan Hasil
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima satu sengketa Pilpres, 13 sengketa Pileg DPR/DPRD, dan dua sengketa Pileg DPD di
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah
