RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat evaluasi kinerja Triwulan II bagi Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto Junaedi Bakri, di Ruang Rapat Utama Lantai 8 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta (19/7/2024).

Evaluasi yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Jeneponto.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Junaedi Bakri didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Asisten I, Inspektur, Kepala BPS Jeneponto, Para pimpinan perangkat daerah dan beberapa kepala bagian sekretariat daerah.

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri Berfoto bersama dengan Pejabat Kemendagri di Jakarta

Evaluasi kali ini menyoroti 10 indikator kinerja utama, dengan fokus khusus pada lima indikator kritis yaitu inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, dan realisasi APBD. Inspektur Jenderal Kemendagri menekankan pentingnya peningkatan kinerja di bidang-bidang tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Jeneponto.

Pj Bupati Junaedi Bakri menyampaikan harapannya untuk dapat menuntaskan atau setidaknya meminimalisir masalah inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami berkomitmen untuk bekerja keras, berkolaborasi dengan semua pihak terkait, dan mengimplementasikan program-program yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem adalah tantangan besar, namun dengan kerja sama yang solid, kami yakin dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Jeneponto,” ujar Junaedi.

Selain itu, Junaedi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri saat menghadiri rapat di Kementerian Dalam Negeri Jakarta

“Realisasi APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Kami akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien,” tambahnya.