RAKYAT NEWS, JAKARTA – Bentrokan antara demonstran dan aparat penegak hukum di Bangladesh semakin meningkat ketegangannya, dan insiden ini menyebabkan ratusan korban jiwa.

Pada peristiwa terbaru, dilaporkan 24 orang tewas di tiga rumah sakit di Dhaka, ibu kota Bangladesh, dan enam lainnya di kota Rangpur, bagian utara negara tersebut. Meskipun sebelumnya dilaporkan 75 kematian, data terbaru mencatat bahwa jumlah korban jiwa mencapai 115 orang.

Para mahasiswa di Bangladesh melakukan unjuk rasa untuk memprotes kuota pekerjaan pemerintah di negara tersebut.

Rusuh ini meluas ke seluruh negeri karena tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda Bangladesh, dimana hampir 1/5 dari total 170 juta penduduknya menganggur atau tidak mendapat pendidikan.

Pada tahun 2018, PM Hasina menghilangkan sistem kuota tersebut, tetapi bulan lalu pengadilan tinggi Bangladesh kembali menerapkannya.

Sekitar 300 petugas polisi Bangladesh mengalami luka dalam bentrokan terbaru dengan para demonstran di sejumlah lokasi di sekitar Dhaka. Tentara Bangladesh pun dipanggil untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan di daerah yang terkena dampak kerusuhan.

Melansir dari AFP pada Sabtu (20/7), bentrokan terbaru yang terjadi pada Jumat (19/7) memaksa Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, membatalkan rencana kunjungannya ke luar negeri.

Kekerasan yang terjadi di Bangladesh sepanjang minggu ini, menurut AFP berdasarkan data kepolisian dan rumah sakit setempat, menewaskan sedikitnya 115 orang.

Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam dan melibatkan militer untuk menenangkan situasi.

“Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” kata sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan, kepada AFP.

Polisi melarang segala bentuk pertemuan publik guna mencegah kekerasan lebih lanjut.

“Kami melarang semua unjuk rasa, prosesi dan pertemuan publik di Dhaka hari ini,” kata kepala polisi Habibur Rahman kepada AFP, seraya menambahkan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjamin “keamanan publik”.