RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, yakin ada pihak yang dapat dijerat Pasal 21 UU Tipikor terkait hal tersebut.

“Jika KPK ingin memulai proses penyidikan, kami mendukung upaya tersebut. Sebab, mustahil Harun bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu selama pelariannya empat tahun lebih,” ujar Kurnia, Minggu (21/7/2024), mengutip tempo.co.

Kurnia menjelaskan bahwa ICW melihat beberapa kelompok obstruction of justice yang bisa diusut oleh KPK, seperti pihak yang mengetahui keberadaan Harun namun tidak melaporkannya kepada KPK, pihak yang membiayai pelarian Harun, serta pihak yang membantu Harun melarikan diri, misalnya dengan menyediakan tempat persembunyian.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pelaku tindak pidana tidak hanya mencakup orang yang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga orang yang memberi perintah untuk melakukannya. Oleh karena itu, KPK tidak hanya bisa menuntut pihak yang secara langsung membantu Harun, tetapi juga orang yang memerintahkan bantuan tersebut.

Baca Juga:
Potensi KPK Periksa Presiden Jokowi dalam Dugaan Gratifikasi Kaesang
KPK Tidak Mengetahui Pemilik Jet Pribadi yang Ditumpangi Kaesang
Pimpinan KPK Kesulitan Temui Presiden Jokowi, Istana Buka Suara

Kurnia juga menyebutkan bahwa Penggunaan Pasal 21 UU Tipikor untuk mengusut kasus obstruction of justice bukan hal baru bagi KPK. Berdasarkan data dari lembaga tersebut, sejak 2012 hingga 2023, setidaknya ada 13 kasus yang melibatkan delik obstruction of justice. “Jadi, harusnya KPK tidak lagi ragu untuk mengusut upaya menghalang-halangi penangkapan Harun,” tutur dia.

Sebelumnya, KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku setelah memeriksa saksi bernama Dona Berisa, istri dari Saeful Bahri yang merupakan mantan terpidana dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku dan diduga menyuap anggota KPU.

Meski demikian, belum ada rincian mengenai kemungkinan penerapan pasal obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku, karena penyidik masih terus menyelidiki perkara tersebut. “Tidak ada penyebutan ke subyek tertentu. Namun peluang itu tetap ada dan sedang didalami oleh penyidik,” ujarnya.

Harun Masiku saat ini merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024 di KPU. Meskipun demikian, Harun Masiku selalu absen saat dipanggil oleh penyidik KPK dan telah masuk dalam daftar pencarian sejak 17 Januari 2020.

Saat ini, tim penyidik KPK sedang menyelidiki informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang mendanai pelarian Harun Masiku dari kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024.