Reshuffle Kabinet : Konsolidasi Kekuasaan Jokowi ‘Mengontrol’ Prabowo?

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa dalam perombakan menteri saat ini mengkonsolidasikan kekuasaan Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan Prabowo Subianto.

“Tapi lebih banyak untuk mengonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan yang akan datang,” Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Menurut Djarot, PDI-P melihat bahwa perombakan kabinet tidak semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam sisa masa jabatan yang tersisa.

Baru ini, Jokowi menunjuk kepala Badan Kantor Komunikasi Presiden. Menurutnya, hal ini justru akan memperumit masalah komunikasi presiden kedepan. Sehingga memungkinkan terjadinya konflik.

“Coba sekarang bayangkan, dibentuk satu badan baru, Badan Kantor Komunikasi Presiden. Ditunjuklah kepala badannya. Tapi juga ada kantor staf kepresidenan, dan ada deputi yang juga bertugas mengurusi masalah komunikasi presiden. Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi jubir presiden, ini juga bisa ada konflik,” jelasnya.

Djarot juga menyoroti penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena ada masalah konflik kepentingan dan unsur politis di dalamnya.

“Apalagi Pak Bahlil digadang-gadang diajukan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Apakah ada kaitannya? Ini sifatnya lebih banyak politis. Kalau dikatakan efektivitas pemerintahan, kami enggak percaya. Bagaimana bisa efektif? Cuma kurang dari dua bulan, efektif?” kata Djarot.

Jokowi telah melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru beserta kepala lembaga baru dalam Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Selain itu, Jokowi juga melantik sejumlah kepala lembaga baru, termasuk pembentukan Badan Gizi Nasional.

Meskipun demikian, PDIP menerima semua keputusan tersebut dengan sikap terbuka dan akan terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya pada bulan Oktober mendatang.

“PDIP itu komitmen, kami mendukung pemerintahan itu sampai dengan selesai. Kecuali beliau diberhentikan. Dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi dan diganti yang baru,” ujarnya.

Sebelumnya, satu menteri dari PDIP yang diganti adalah Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, yang digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politisi Partai Gerindra.

Djarot mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah berdialog terlebih dahulu dengan Yasonna sebelum melakukan perombakan kabinet. Namun, penggantian Yasonna bukan semata-mata untuk keefektifan pemerintahan.

Walau begitu, masih ada kader PDIP lain yang menjabat di kabinet Jokowi, seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menseskab Pramono Anung.