Tolak Anggaran Masyarakat Miskin, DPRD Bulukumba Dinilai Tak Pro Rakyat

Bulukumba, Rakyat News – Sejumlah aktivis Mahasiswa asal Bulukumba mengecam DPRD Kabupaten Bulukumba. Kecaman ini lantaran DPRD Bulukumba dinilai melakukan pemangkasan anggaran urgen yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Pemangkasan anggaran yang dimaksud, yakni post anggaran yang dirasionalisasi, seperti pemutakhiran data mandiri untuk orang miskin sebesar 400 juta, bantuan pendidikan untuk mahaisswa S1 dan S2 sebanyak 500 juta dan perluasan kepesertaan BPJS sebesar 800 juta.

Usulan ini ditolak di DPRD dengan alasan yang tidak jelas. Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki yang coba dikonfirmasi enggan untuk menanggapi, dia mengarahkan wartawan untuk mengkonfirmasi ke Komisi B DPRD Bulukumba.

“Cobaki konfirmasi langsung ke Komisi. Tanyakan ke Komisi B,” kata Andi Hamzah, Selasa (26/12/2017).

Salah satu aktivis pemuda asal Bulukumba, yakni Ketua Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) Bulukumba, Saril CH menegaskan, hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Pasalnya anggaran yang disusulkan Pemkab bersentuhan langsung dengan masyarakat malah dipangkas di DPRD.

“Ini perlu kami pertanyakan. Apakah benar mewakili rakyat sehingga duduk di DPRD atau seperti apa? Kok anggaran orang miskin, perluasan BPJS dialihkan anggarannya. Untung baik kalau anggarannya diperuntukan ke hal-hal yang penting,” kata Saril kepada Wartawan, Selasa (26/12/2017).

Dia mengatakan, jika penolakan anggaran tersebut lantaran kepentingan rakyat secara menyeluruh, maka DPRD perlu untuk diapresiasi. Akan tetapi, jika kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok, menurutnya perlu untuk duduk bersama meluruskan kekeliruan.

“Jangan sampai tidak lagi merujuk pada aspirasi rakyat, ini akan keliru. Anggaran pendidikan itu jelas, targetnya untuk mencerdaskan generasi. Anggaran untuk masyarakat miskin dipotong, sementara angka kemiskinan secara faktual belum teratasi, keliru kalau seperti ini. DPRD harus tinjau kembali itu,” kata dia.