Kadin Indonesia Diguncang Munaslub: Anindya Bakrie Terpilih, Namun 21 Provinsi Menolak

JAKARTA, RAKYAT NEWS- Kekalahan calon presiden Ganjar Pranowo- Mahfud Md nampaknya merembes ke jantung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pusat

Kepemimpinan Arsjad Rasjid yang semestinya berakhir tahun 2026 dikudeta lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

Dalam Munaslub Kadin Indonesia yang digelar di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Sabtu (14/9/2024), Anindya Bakrie yang dibelakangnya diduga ada Rosan Roeslani, secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid.

Rosan merupakan Mentri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga salah satu tokoh penting tim pemenangan Prabowo- Gibran

Sementara Arsjad merupakan Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud pada pilpres Februari 2024 lalu

Penunjukan terhadap putra Aburizal Bakrie tersebut dilakukan secara aklamasi oleh 28 Kadin provinsi yang hadir, serta disetujui oleh 25 asosiasi terkait Kadin dan pimpinan yang turut hadir.

Bambang Soesatyo, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, yang juga merupakan Ketua MPR, menyatakan bahwa pemilihan Anindya Bakrie telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Menurut Soesatyo, keputusan ini adalah hasil dari kebutuhan organisasi untuk penyegaran kepemimpinan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dengan penunjukan ini, Anindya Bakrie diharapkan dapat membawa perubahan positif dan inovasi dalam organisasi Kadin, serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan dunia usaha di Indonesia.

Namun, keputusan ini bukanlah tanpa kontroversi.

Sebanyak 21 Kadin daerah setingkat provinsi menyatakan penolakannya terhadap Munaslub ini, menganggap proses tersebut melanggar AD/ART dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Penolakan datang dari Kadin Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

“Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia,” demikian pernyataan resmi Kadin yang dirilis Sabtu (14/9).

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty menegaskan jajarannya tetap mendukung kepemimpinan Arsjad sampai 2026. Ia juga menekankan AD/ART Kadin tidak mengenal istilah munaslub atau pergantian antarwaktu.

Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara Anton Timbang juga satu suara. Ia menyebut gerakan munaslub tidak sah dan tidak sesuai AD/ART.

“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” kata Anton kepada media

Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman, menjelaskan bahwa Munaslub dilakukan untuk merespons dinamika yang terjadi dalam Kadin dan demi kebaikan organisasi ke depan. Meski begitu, beberapa pihak masih menantikan keputusan resmi mengenai calon pengganti Arsjad Rasjid, dengan spekulasi mengarah pada Anindya Bakrie.

Terpisah, salah satu oknum pengurus Kadin Sulsel yang dihubungi media mengisyaratkan bahwa Kadin Sulsel mengalami dinamika tersendiri terkait Munaslub di Jakarta hari ini.

Pada satu sisi ada yang mematuhi surat yang dikeluarkan Kadin Pusat ditanda tangani wakil ketua umum Yukki Nugrahawan tentang larangan menghadiri Munaslub di Jakarta, namun terdapat pula sejumlah oknum Kadin Sulsel diduga mendukung kubu Roesan Roslani yang mengorbit Anindya Bakrie.

” iye ada gerakan yg jalan untuk diadakan Munaslub,” ungkapnya

” Tapi di sulsel sepertinya tidak terpengaruh,” tutupnya. (Uki Ruknuddin)