Kurangi Korupsi Melalui E-Katalog, Luhut Singgung ‘OTT Kampungan’

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan kemajuan e-katalog yang signifikan. Jumlah barang yang telah tersedia mencapai 9,4 juta item, sebuah prestasi yang luar biasa.

Sekalipun sebagian orang meragukan program pemerintah ini awalnya, Luhut mengklaim bahwa pengadaan barang pemerintah melalui e-katalog telah berhasil mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

“Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT (Operasi Tangkap Tangan KPK) kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin,” katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).

Menyinggung kasus OTT KPK sebesar Rp 50-100 juta yang sempat menghebohkan publik, Luhut menyatakan bahwa melalui digitalisasi, penghematan yang signifikan dapat dicapai, bahkan mencapai triliunan rupiah.

“Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun,” bebernya.

Lebih lanjut, salah satu manfaat lain dari penggunaan produk dalam negeri adalah terciptanya lapangan kerja. Budi Ari Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, mencatat bahwa target belanja pemerintah untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 778 triliun, dengan realisasi hingga 14 September mencapai Rp 436 triliun.

“Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024,” bebernya.

Potensi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian dan lembaga pada acara temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun.

Budi Arie menambahkan bahwa banyak negara telah menjalankan program serupa, seperti Thailand, Vietnam, dan Thailand. Misalnya, Thailand mewajibkan penggunaan barang lokal dalam pembelian oleh pemerintah sebesar 60%.

Beliau juga menyoroti kesediaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

“Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutupnya.