RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan investor dalam program transmigrasi dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan anggaran Kementerian Transmigrasi sebesar Rp 92 miliar.

Hal ini juga membuka kesempatan bagi investor, baik domestic maupun asing, untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, mengungkapkan bahwa pendanaan program transmigrasi melalui keterlibatan investor akan menggunakan pendekatan bottom-up, berbeda dengan pendanaan pemerintah yang biasanya menggunakan pendekatan top-down.

“Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektar untuk tanaman kakao,” kata Iftitah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (12/11/2024), mengutip detik.com.

“Nah, nanti kalau misalkan nanti petaninya, itu nanti dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik cokelatnya di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa biaya pengiriman para transmigran tidak akan menggunakandana negara, melainkan akan ditanggung oleh investor yang akan mempekerjakan mereka di pabrik-pabrik mereka.

Menurut Iftitah, kerja sama ini akan menciptakan keselarasan antara kepentingan pemerintah dan investor dalam menempatkan para transmigran, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara,” ungkap Iftitah.

Sebagai informasi tambahan, anggaran sebesar Rp 92 miliar tersebut hanya cukup untuk mengirimkan 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi hingga tahun 2025.

“Dari segi animo, itu yang ingin berangkat ada 6.671 kepala keluarga di tahun ini. Tapi kapasitas yang tersedia baru 121 kepala keluarga, jadi nanti per orang kurang lebih Rp 200 juta untuk anggarannya,” jelas Iftitah terkait jumlah kepala keluarga yang berangkat di tahun 2024.