RAKYAT.NEWS, TANGERANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid telah membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terkait dengan pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten.

Nusron menyatakan bahwa penerbitan SHGB dan SHM untuk pagar laut di area pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Setelah dilakukan peninjauan, diketahui bahwa 266 sertifikat SHGB dan SHM yang terletak di bawah permukaan laut tersebut berada diluar garis pantai dan seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai kepemilikan pribadi. Sehingga, wilayah tersebut tidak dapat diberi sertifikat.

Dikarenakan sebagian besar dari sertifikat tersebut diterbitkan antara tahun 2022-2023, yaitu kurang dari lima tahun terakhir, maka secara hukum sertifikat SHGB dan SHM untuk pagar laut di Tangerang akan dibatalkan secara otomatis.

“Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,” ujar Nusron, Rabu (22/1/2025), mengutip CNNIndonesia.com.

Saat ini, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat survei serta petugas yang bertanggung jawab atas persetujuan sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku.

“Hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP,” ujarnya.

Langkah selanjutnya, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya untuk memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang diduga terlibat dalam pengukuran tanah untuk proyek pagar laut tersebut.