Irwan Djafar: Pemerintahan Bukan Manajemen “Tukang Sate”

Makassar, Rakyat News – Penahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Erwin Hayya yang dilakukan Polda Sulsel beberapa waktu lalu ditanggapi sejumlah anggota DPRD Kota Makassar.

Tanggapan itu muncul setelah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyebut jika penahanan Erwin Hayya membuat roda pemerintahan lumpuh.

Bahkan sejumlah proyek yang sudah diagendakan tahun ini diyakini ikut mandek.

Curhatan Danny ini yang kemudian memantik tanggapan dari politisi sekaligus legislator DPRD Makassar asal Partai NasDem, Irwan Djafar.

“Jangan hanya karena persoalan satu orang, pelayanan pemerintahan terganggu di Makassar, apalagi sampai menyebut pemerintahan ikut lumpuh,” Kata Irwan Djafar, saat dikondirmasi, Kamis (1/2/2018).

Menurut Irwan, roda pemerintahan tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena jabatan Kepala BPKAD yang sedang menghadapi masalah hukum.

“Roda pemerintahan ini tidak boleh berhenti hanya karena persoalan kasus hukum. Pemerintahan ini bukan manajemen tukang sate (wan man show),” kata Anggota Komisi B DPRD Makassar itu.

Menurutnya, kekosongan jabatan di BPKAD tidak boleh dibiarkan. Walikota harus segera mengambil sikap bahkan menunjuk siapa Plt-nya.

“Yang berhalangan itu pribadi Pak Erwin bukan kepala BPKAD, di BPKAD itu adalah perangkat organisasi di mana bila kepala berhalangan maka wakilnya yang ambil alih.

Begitu pun jika keduanya tetap berhalangan, maka lanjut politisi PDIP ini kewenangan itu bisa dijalankan oleh sekretaris di BPKAD.

“Yang pasti Pak Wali harus segera mencari pengganti Erwin Hayya. Tujuannya agar pemerintahan bisa berjalan dengan normal,” ujarnya.

Selain itu, Irwan juga berharap agar Erwin tidak diberikan beban berat di tengah masalah hukumnya.

Ia pun mendoakan agar Erwin bisa segera menyelesaikan kasusnya dengan baik. Apalagi di mata Ketua Asosiasi Rental se Sulsel ini Irwan, Erwin adalah sosok pribadi yang baik dan cerdas.