RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, menolak usulan Presiden Prabowo Subianto tentang koalisi permanen karena aturan ambang batas pencalonan presiden telah dihilangkan.

Sugiono menjelaskan bahwa Prabowo, yang juga Ketua Umum Gerindra, mengajukan ide koalisi permanen semata-mata untuk memperkuat persatuan dan kerukunan.

“Kita ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak disebut sama sekali ada urusan threshold. Tidak ada, yang penting kerukunan, persatuan, kesejukan, itu penting,” kata Sugiono, Sabtu (15/2/2025), mengutip CNNIndonesia.com.

Ia menekankan bahwa wacana tersebut tidak boleh dikaitkan dengan Pilpres yang akan datang. Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa koalisi permanen diharapkan dapat mempromosikan persatuan dan kesatuan di kalangan elit dan masyarakat.

“Damai dan sejuk banyak pelajaran di sekitar kita yang menunjukkan bahwa perdamaian dan kerukunan itu mahal harganya,” tuturnya.

“Jangan hanya melihat permasalahan bangsa ini lima tahunan dari pilpres ke pilpres ya. Harus lebih dari itu kalau ingin negara kita utuh,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa Prabowo menawarkan pembentukan koalisi permanen saat pertemuan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Jumat (14/2/2025).

“Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Muhaimin.

Muhaimin menyambut baik usulan Ketua Umum Gerindra tersebut dan menyatakan bahwa koalisi permanen sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

“Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” tutur dia.