RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menunjukkan sikap tegasnya terhadap pejabat yang terlibat dalam kasus pupuk palsu.

Ia mengungkapkan bahwa 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) termasuk dua direktur telah dicopot karena terlibat dalam permasalahan pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun.

“Ada (masalah) pupuk palsu. Kami temukan, itu bukan sandiwara. Alhamdulillah sudah ada yang tertangkap. Akan kami copot, sebentar lagi akan kami pecat,” ungkap Amran dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI, dikutip Selasa (18/2/2025).

Selain pejabat Kementan, Amran juga menyingkapkan bahwa ada 27 perusahaan yang sedang dalam proses hukum, termasuk lima perusahaan yang terbukti memproduksi pupuk palsu.

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang merugikan petani dan negara.

“Bahkan yang kami pecat itu sahabat saya sendiri, tapi apa boleh buat? Ini merugikan petani Rp3,2 triliun. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Amran juga telah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta izin untuk membersihkan kementeriannya dari praktik kecurangan, baik dari internal maupun eksternal.

Ia menekankan bahwa pupuk palsu tidak hanya merugikan petani tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.

“Bukan hanya menyakiti petani, menyakiti negara. Kenapa? Ujungnya adalah negara yang bermasalah. Bisa bayangkan, pupuk palsu itu nilainya Rp19 juta, anggaplah Rp1 juta nilai pupuk, berarti dia merusak 19 juta modal pas-pasan petani, dan petani ikut hancur. Jadi ini juga masalah,” terang dia.

Sebagai upaya perbaikan, Amran berkomitmen untuk memastikan distribusi pupuk yang lebih transparan dan meningkatkan pengawasan. Ia juga yakin bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat.

“Insya Allah kita selesaikan, dalam dan luar kita perbaiki. Doakan, tanda-tanda yang ada bahwa kita akan swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkasnya.