RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa Elon Musk hanya berperan sebagai penasihat senior Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bukan sebagai pegawai pemerintah, meskipun memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Dokumen yang diajukan ke pengadilan dan ditandatangani oleh Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih Joshua Fisher menegaskan bahwa Musk hanya memberikan saran kepada Trump dan menyampaikan arahan Presiden, tanpa memiliki keputusan pemerintahan.

“Seperti penasihat senior Gedung Putih lainnya, Musk tidak punya otoritas nyata atau resmi untuk membuat keputusan sendiri bagi pemerintah,” demikian pernyataan dalam dokumen itu, melansir Anadolu Agency.

Dalam klarifikasi tersebut disebutkan bahwa Musk bukan bagian dari DOGE dan tidak berwenang sebagai Administrator Layanan DOGE AS.

Dokumen tersebut diajukan ke Hakim Distrik AS Tanya Chutkan dalam rangka pertimbangan gugatan oleh Jaksa Agung dari Demokrat terkait dengan potensi pengaruh Musk dan rekan-rekannya di DOGE terhadap pemerintah federal.

Empat belas negara bagian AS sebelumnya telah menggugat Elon Musk karena dianggap memiliki wewenang yang tidak konstitusional dari Trump sebagai kepala DOGE, tanpa konfirmasi dari Senat. Mereka menyatakan bahwa aksi Musk melanggar Klausul Penunjukan Konstitusi.

“Kekuatan Musk yang tampaknya tidak terbatas dan tidak terkendali untuk melucuti tenaga kerja pemerintah dan menghilangkan seluruh departemen dengan goresan pena atau klik mouse akan mengejutkan mereka yang memenangkan kemerdekan negara,” demikian pernyataan 14 negara bagian.

Negara-negara bagian tersebut antara lain New Meksiko, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, dan Washington.

Mereka meminta pengadilan untuk menghentikan Musk dan DOGE dari melakukan tindakan yang dapat memengaruhi kebijakan distribusi dana publik, kontrak pemerintah, aturan, personel, dan sistem data.