Presiden Prabowo Tekankan Kepala Daerah Bela Kepentingan Rakyat
20/02/2025 15:35
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Jelang Musyawarah Besar (Mubes) XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang digelar pada 9–11 April 2025 di
LBH Pers juga menyoroti peran perusahaan pers dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jurnalis. Mereka menilai bahwa kesepakatan damai setelah
“Model penyelesaian semata dengan permintaan maaf tanpa proses hukum yang memadai hanya akan membuka ruang kekerasan serupa terjadi kembali,”
Kejadian ini mendapat kecaman dari banyak pihak, utamanya dari para pegiat hak asasi manusia. Tindakan yang dialami H sangat bertentangan dengan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) dan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang akan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG Makassar, prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan
Ida hanya meminta doa terbaik untuk kliennya dan menolak memberikan keterangan lebih lanjut terkait status tahanan rumah Mira Hayati. “Mohon doakan
Harapan besar pun disampaikan di akhir acara ini, yaitu agar KALLA terus berkembang menjadi lebih baik lagi, dengan semangat kebersamaan dan sinergi
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Jelang Musyawarah Besar (Mubes) XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang digelar pada 9–11 April 2025 di
Langkah ini disambut positif oleh para pelaku usaha pangkalan maupun masyarakat. Mahar, pemilik pangkalan LPG di Kecamatan Tinombo Selatan
RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfoperss) Sulawesi Barat menggelar halal bihalal hari
Sejak 2023, lebih dari 200 jurnalis dan pekerja media dilaporkan tewas dalam serangan tentara Israel. Aktivis menyatakan bahwa serangan ini merupakan
LBH Pers juga menyoroti peran perusahaan pers dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jurnalis. Mereka menilai bahwa kesepakatan damai setelah
Pelindo, sebagai operator pelabuhan, terus berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata maritim nasional dengan menyediakan infrastruktur pelabuhan
“Model penyelesaian semata dengan permintaan maaf tanpa proses hukum yang memadai hanya akan membuka ruang kekerasan serupa terjadi kembali,”
Selain itu, juga dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk kepatuhan terhadap peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan juga
Tinggalkan Balasan