Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Kelola Aset hingga Rp15.978 Triliun

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2).

“Saya Presiden RI menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo saat peluncuran di Istana Kepresidenan, Senin (24/2), melansir CNN Indonesia.

“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana Danantara,” lanjutnya.

Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola aset dengan total nilai hingga US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun.

Danantara didirikan setelah Rapat Paripurna DPR pada hari Selasa (4/2) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang.

Badan ini memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan pengelolaan BUMN serta meningkatkan dividen dan investasi.

Dalam World Government Summit di Dubai pada hari Kamis (13/2), Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan mengalokasikan sumber daya alam dan aset negara untuk proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Pemerintah memiliki target bahwa investasi ini akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Sebagai awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan menjadi bagian dari Danantara. Perusahaan-perusahaan itu meliputi PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).

Berdasarkan Pasal 3E ayat (1) dalam UU BUMN, Danantara memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan BUMN, serta memiliki beberapa kewenangan, termasuk: