RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengungkapkan kurangnya disiplin para kepala daerah yang merekrut honorer baru sebagai imbalan atas dukungan politik atau penghargaan atas kemenangan dalam Pilkada.

“Jika dirunut dari dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Pegawai non-ASN muncul salah satunya akibat ketidakdisiplinan instansi dalam rekrutmen, terutama karena pilkada,” katanya, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, pada Rabu (5/4/2025).

“Kepala daerah cenderung untuk melakukan perekrutan tenaga honorer sebagai imbas dari proses pemenangan pilkada,” sambung dia.

Selain di tingkat daerah, Rini juga mencatat bahwa pengangkatan honorer di kementerian/lembaga sering terjadi saat terjadi pergantian kepemimpinan.

Situasi tersebut bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pejabat pemerintah menempatkan honorer baru dalam posisi tertentu.

“Meskipun rekrutmen pegawai non-ASN dilaksanakan oleh PPPK atau PPK instansi masing-masing pada sisi hilir, penataan tenaga non-ASN menuntut keterlibatan berbagai pihak,” kata Rini.

Dalam rapat tersebut, Menpan RB juga mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).

“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Rini.