Ombudsman Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CASN 2024
12/03/2025 14:04
Mengenai regulasi terkait pengangkatan CASN TA 2024, Robert menekankan perlunya pemerintah menerbitkan produk hukum untuk menjamin kepastian dalam menyelesaikan masalah penundaan pengangkatan CASN.
Ombudsman berharap perbedaan pendapat antara Komisi II DPR RI dan pemerintah terkait hasil rapat dapat diselesaikan sehingga peserta CASN dapat memiliki kepastian mengenai status mereka.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Dalam menyambut musim mudik dan liburan Lebaran 2025, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin menghadirkan
“Permasalahan overload Lapas Kutacane akan bersama kita segera atasi. Kami atas nama pribadi dan petugas mohon maaf apabila ada pelayan yang
Untuk instansi pemerintah daerah, THR yang diberikan mencakup gaji pokok dan tunjangan terkait dengan gaji pokok (termasuk tunjangan keluarga,
“Tadi kita lihat sendiri, untuk ukuran tidak ada masalah, masih batas toleransi, namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mengundang semua rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengikuti
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – KAI Properti turut berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dengan melakukan pengembangan dan penataan
Kekhawatiran ini semakin beralasan mengingat berbagai tekanan yang terus dialami Aldi sejak menggugat keputusan skorsing. Ancaman drop out,
Program yang ditawarkan Poltekpar diarahkan untuk selalu sesuai dengan kebutuhan industri, mencakup manajemen hotel, event organizer, travel agent
RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi, telah menyatakan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan
Pernyataan Putin ini menegaskan posisi Rusia dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah perbatasan. Pembentukan zona keamanan diusulkan sebagai
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 154
RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk peningkatan jalan poros
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Anak, Perempuan, dan
Namun, beberapa komoditas seperti bawang, cabai, dan telur masih mengalami defisit. Oleh karena itu, Pemprov Sulbar dan Pemkab diharapkan
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa koperasi yang sudah ada di desa akan diubah menjadi Kopdes Merah Putih agar tidak meninggalkan
Kantor Camat Rilau Ale direnovasi pada masa kepemimpinan Bupati Andi Utta dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf setelah menyelesaikan permasalahan status
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, datang ke rumah duka setelah ayah
Tinggalkan Balasan