RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membantu pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat sektor pertanian dan pangan.

“Kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan,” kata Anindya dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3), melansir CNN Indonesia.

Anindya juga menyebutkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah menunjukkan dukungannya terhadap keterlibatan Kadin dalam program ini.

“Dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 15.30 WIB kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Pertanian,” jelasnya.

Program MBG merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membangun 30 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Anindya menyoroti peningkatan anggaran program ini oleh pemerintah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Oleh karena itu, Kadin melihat pentingnya berpartisipasi aktif untuk memastikan kelancaran dan transparansi program ini.

Anindya menekankan bahwa MBG tidak hanya fokus pada pembangunan dapur, tetapi juga pada pengembangan sektor pertanian ke hulu.

“Yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi,” ujarnya.

Kadin telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk membahas kemungkinan partisipasi dalam delapan komoditas pangan utama seperti cabai, kacang mete, minyak sawit, ternak ayam, dan perikanan.

Selain MBG, Kadin juga menyiapkan tiga program quick win lainnya.

Program pertama adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas, sekolah, dan klinik di perusahaan.

Anindya berharap data kesehatan yang terkumpul dari program ini dapat menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional.

“Dengan CKG, data akan terkumpul dan kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita,” ungkap Anindya.

Program kedua adalah pembangunan rumah yang layak dan terjangkau. Kadin telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Model pembangunan yang ditawarkan termasuk renovasi rumah yang sudah ada dan pembangunan rumah baru yang terjangkau. Program ini sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program ketiga adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja migran Indonesia.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5 juta tenaga kerja migran yang menyumbang Rp225 triliun atau sekitar US$15 juta ke perekonomian nasional.

Banyak dari mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, sementara permintaan untuk pekerja di sektor lain seperti perawat, perhotelan, dan kapal pesiar terus meningkat.

 

“Saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 (dapur MBG) dulu, silakan sebelum 17 Agustus,” tutup Anindya.