RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendukung inovasi Polri dalam menerapkan konsep “polisi modern” untuk meningkatkan tingkat keamanan di Indonesia dan melindungi masyarakat dari potensi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan.

Rudianto Lallo menganggap ide untuk menjadikan Polri lebih modern sebagai konsep menarik. Baginya, polisi modern idealnya harus hadir sebelum kejahatan terjadi atau minimal saat kejadian kejahatan berlangsung.

Hal tersebut diungkapkan Rudianto Lallo dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

“Ini ide gagasan yang menarik saya kira dan memang di banyak negara-negara maju biasanya saat sedang terjadi, polisi sudah hadir di lokasi. Kita tidak mau polisi hadir nanti setelah kejahatan itu sudah terjadi,” kata Rudianto Lallo.

Untuk itu, dia meminta penjelasan rinci terkait konsep polisi  modern ini termasuk perkembangan pelaksanaan Program Polisi RW.

“Sejauh mana polisi RW ini hadir karena yang kita tahu di desa, kelurahan itu ada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat),  apa ini masih berjalan atau bagaimana Pak Jenderal,” tanya dia.

Lebih lanjut, politisi muda dari Fraksi Nasdem juga mendukung program Polisi Shelter yang diperkenalkan Polri. Baginya, program ini efektif dalam mencegah kejahatan dengan menempatkan personel kepolisian di lokasi yang rawan kejahatan. Ia berharap konsep polisi shelter diterapkan tidak hanya di kota-kota besar.

“Ini apakah akan diberlakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota, khususnya di kota-kota besar saja. Karena yang kita tahu, di kota-kota besar kadang-kadang kejahatan jalanannya banyak. Saya kira ini konsep yang sangat menarik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rudianto menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas tewasnya tiga anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung, akibat luka tembak dalam penggerebekan judi sabung ayam. Mereka ditembak oleh dua anggota TNI.

Bagi Rudianto, tragedi ini sangat menyedihkan dan memalukan karena anggota polisi ditembak oleh oknum TNI, yang notabene juga merupakan aparat. Ia menilai peristiwa ini menyoroti masalah perseteruan antara dua institusi yang seharusnya bekerja sama dalam menjaga ketertiban masyarakat, namun justru terlibat dalam konflik. Ironisnya, keduanya bewa senjata.

“Ini contoh yang tidak baik di masyarakat. Dan untuk menyelesaikan ini harus level elit, pimpinan saya kira,” usulnya.

Rudi menyatakan keprihatinan dan kecaman keras atas insiden tersebut serta menuntut tindakan tegas terhadap pelaku.

“Siapapun yang terlibat harus diproses perbuatannya, harus disanksi tegas. Hukuman harus diberikan setimpal dengan perbuatnanya karena ini sangat barbar dan prihatin sekali dengan peristiwa yang terjadi di Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, menegaskan keinginan Polri untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Namun, ia mengakui kendala dalam hal jumlah personel dan cakupan wilayah operasional yang luas.

“Kita lihat sekarang patroli polsek, itukan adanya di polsek. Nah ini wilayanya luas sehingga jadi persoalan sendiri,” katanya.

Fadil memberikan contoh operasi polisi di Polsek Mampang yang mencakup wilayah dari Mampang hingga Kalibata. Meskipun demikian, Fadil mengakui bahwa manajemen keamanan hanya didukung oleh beberapa mobil patroli untuk wilayah operasi yang luas.

Menurutnya, diperlukan respon cepat dari polisi yang sejalan dengan alokasi anggaran untuk kehadiran polisi di lapangan.

“Ini harus kita evaluasi, jadi latar belakang pemikiran dalam melihat data di lapangan seperti apa,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Polri mengusulkan konsep partoli shelter sebagai solusi untuk memaksimalkan pemakaian sumber daya dengan efisien secara bersamaan dengan harapan masyarakat.

“Kami memahami betul ada keterbatasan uang negara mencukupi itu. Sehingga kami berharap (patroli shelter) manajemen operasionalnya dapat, manajement tata kelola logistik harwatnya dapat, kemudian tujuan utama agar respon time itu dapat dan bahwa partoli base on crime mapping itu dapat. Sambil perlahan-lahan jumlahnya (personil) dicukupi,” ucap Fadil. (*)