RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mencabut akses keamanan untuk mantan Wakil Presiden Kamala Harris, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dan beberapa individu lainnya yang berasal dari Partai Demokrat.

Tindakan ini dilakukan Trump sebagai upaya terbarunya untuk melawan lawan-lawannya dari Partai Demokrat setelah sebelumnya mencabut izin keamanan untuk mantan Presiden Joe Biden.

“Saya telah memutuskan bahwa tidak lagi menjadi kepentingan nasional bagi orang-orang tersebut untuk mengakses informasi rahasia,” kata Trump dalam memorandum yang juga menyertakan mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (23/11/2025).

Walaupun pencabutan akses ini mungkin tidak berdampak secara langsung, namun tindakan ini menunjukkan adanya perpecahan politik yang semakin merajalela di Washington ketika Trump berusaha membalas dendam kepada lawan-lawannya.

Memorandum tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah Trump tiba di propertinya, golf Bedminster, di New Jersey, untuk menghabiskan akhir pekan.

Trump juga menargetkan Liz Cheney, mantan anggota DPR dari Partai Republik yang secara terbuka kritis terhadapnya, Jake Sullivan, mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih di era Biden, dan Fiona Hill, seorang ahli Rusia yang bekerja di Dewan Keamanan Nasional selama masa jabatan pertamanya.

Mark Zaid, seorang pengacara keamanan nasional di Washington yang mewakili para pemberi informasi rahasia, dan Adam Kinzinger, seorang mantan anggota DPR dari Partai Republik yang kritis terhadap Trump, juga termasuk di antara yang keamanannya dicabut.

Pada masa lalu, Trump juga mencabut izin keamanan untuk Biden, yang menolak akses mantan presiden tersebut ke intelijen AS.

Mantan presiden AS biasanya diberikan informasi intelijen untuk memberikan masukan kepada presiden saat ini terkait keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.