Makassar, Rakyat News – Menteri Sosial Idrus Marham memastikan angka kemiskinan di era Pemerintahan Joko Widodo telah turun sebesar 1,2 juta.

Idrus mengatakan, berdasarkan pengecekan data terakhir, terdapat 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia. Artinya, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen.

“Sekarang ini (penduduk miskin, red) terdata 26,58 juta atau 10,12 persen. Jadi di masa pemerintahan Jokowi terjadi penurunan 0,5 persen setara 1,2 juta orang yang tidak lagi dalam kategori miskin,” kata Idrus di Makassar, Rabu (14/02/2018).

Dengan perkembangan menggembirakan ini, Kemensos bertekad memperkuat tren pengurangan angka kemiskinan Pertama dengan meneruskan program bantuan sosial (bansos) yang ada. Yang tak kalah penting, Kemensos akan terus mengawal penguatan validitas data.

Perkuat Validitas Data
Untuk keperluan itu, Idrus menyatakan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan verifikasi dan validitasi (verivali) sesuai Basis Data Terpadu (BDT).

Mensos menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa data penduduk miskin harus valid 100 persen. Sebab bagaimanapun, ada prosentase tertentu yang memang terus berkembang.

“Mungkin valid sampai sekitar 95 persen. Yang 5 persen atau kurang, ini kan dinamis. Ada yang meninggal, ada yang karena semula bekerja tapi kemudian kena PKH dan tak punya penghasilan lain, akhir miskin. Ada juga yang semula menganggur kemudian punya pekerjaan tetap sehingga keluar dari kategori miskin,” katanya.

Implementasi Nawacita
Untuk membantu rakyat miskin, pemerintah memiliki banyak instrumen. Misalnya bila di Kemensos ada Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan sebagainya.

Kementerian Kesehatan juga punya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan di bidang pendidikan ada Kartu Indonesia Pintar (KIP).