Pemerintah AS Naikkan Tarif Impor Jadi 245 Persen, China Tak Gentar

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menanggapi kenaikan tarif impor 245 persen dari AS. Ia menilai China tidak akan gentar dalam menghadapi kenaikan tarif tersebut.

Ia menegaskan bahwa China secara konsisten menunjukkan keseriusannya dalam isu tarif dan menyebut bahwa Amerika adalah pihak yang memulai perang tarif.

Dalam hal ini, China merasa perlu mengambil langkah-langkah balasan demi melindungi hak dan kepentingan sahnya serta keadilan internasional, yang menurutnya sepenuhnya wajar dan sesuai hukum.

“Perang tarif dan perdagangan tidak memiliki pemenang. China tidak ingin berperang dalam perang ini, tetapi tidak takut dengan perang ini,” ujarnya, dikutip dari The Economic Times, Rabu.

“Jika Amerika Serikat benar-benar menginginkan dialog, mereka harus berhenti mengerahkan tekanan maksimum,” kata Lin.

Lin juga menekankan bahwa komitmen negaranya adalah untuk bekerja sama dan menghapus hambatan perdagangan, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Di dunia yang penuh ketidakpastian, China tetap berkomitmen untuk bergandengan tangan, bukan saling menyerang, menyingkirkan hambatan, bukan membangun tembok,” kata Lin.

Dalam pernyataannya, China juga memperingatkan Presiden Trump agar “berhenti mengeluh” terkait posisi AS yang kini terkena dampak dari tarif dalam eskalasi perang dagang antara kedua negara.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menaikkan tarif impor terhadap produk-produk dari China hingga mencapai 245 persen pada Rabu (16/4/2025).

Langkah ini merupakan respons atas tindakan balasan yang terus dilakukan China terhadap kebijakan perdagangan era Presiden Trump.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (15/4/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan pernyataan Presiden AS bahwa “bola ada di tangan China”, sebagai dorongan untuk melanjutkan dialog dagang antara kedua negara.

Hal ini disampaikan untuk melanjutkan dialog perdagangan antara kedua negara tersebut.

“China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak perlu membuat kesepakatan dengan mereka,” kata Leavitt, dikutip dari Business Standard, Rabu.