Viral Pidato Mentan Soal Teguran Wapres Terkait Mafia Beras, Ini Respons Kementan!

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan klarifikasi atas potongan video pidato Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman yang beredar di media sosial, di mana ia menyebut pernah mendapat teguran dari Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia beras.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono menjelaskan bahwa pernyataan dalam video tersebut merujuk pada pengalaman masa lalu Mentan Amran saat menjabat di periode sebelumnya.

“Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” kata Arief dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (18/4).

Arief menambahkan bahwa teguran dari Wakil Presiden kala itu bukan bentuk kecaman, melainkan sebagai masukan positif yang menjadi pengingat bagi Mentan untuk lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan pangan nasional.

Menurut Arief, kisah tersebut disampaikan Mentan untuk menunjukkan bahwa dukungan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam mengambil langkah strategis, terutama dalam pemberantasan mafia pangan.

“Pak Menteri tidak pernah gentar membongkar praktik mafia pangan meskipun menghadapi risiko besar,” ujarnya.

Selama masa kepemimpinannya, Kementan bersama aparat penegak hukum berhasil mengungkap 784 kasus mafia pangan, dengan 411 tersangka dari kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras. Di internal kementerian, 1.500 pegawai dikenai sanksi demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

“Tidak mungkin pemberantasan korupsi dan mafia pangan bisa sekuat ini tanpa dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Arief, sembari menyebut keberlanjutan komitmen Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi mafia pangan.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementan telah mencatat 20 tersangka baru dari berbagai kasus dan 50 perusahaan tengah diproses hukum atas dugaan korupsi di sektor pangan, termasuk pupuk palsu dan manipulasi distribusi MinyaKita.

“Bagi Pak Menteri, integritas adalah harga mati. Siapa pun yang terbukti merugikan petani akan ditindak tanpa kompromi,” tutup Arief.