“Yang paling krusial adalah status tanah untuk gudang,” imbuhnya.

Yandri juga mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah terdapat banyak sekolah dasar yang sudah tidak difungsikan dan dapat dimanfaatkan menjadi gudang koperasi. Bagi desa yang tidak memiliki eks SD, desa diminta membangun gudang baru dengan memastikan status tanahnya bebas sengketa.

“Pastikan tanah yang akan digunakan koperasi desa merah putih clear dan tidak ada masalah, karena nanti akan dibangun gudang penyimpanan dengan berbagai gerai,” ujarnya.

Peluncuran percepatan Musdesus tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan yang secara resmi meluncurkan kegiatan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta para wakil menteri dari sejumlah kementerian, termasuk Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hediawan Ashaf.

Selain itu, acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah pusat dalam menggerakkan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. (*)