RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Tamsil Linrung, mengatakan bahwa persatuan antara sipil dan militer adalah hal penting untuk memajukan bangsa Indonesia di mata dunia.

“Persatuan sipil dan militer adalah fondasi untuk mengelola potensi besar bangsa Indonesia. Dengan sinergi ini, kita dapat sejajar dengan negara maju, termasuk memperkuat pengaruh di BRICS untuk memperjuangkan kepentingan umat dan dunia yang lebih adil,” kata Tamsil dalam agenda Halal Bihalal Nasional Keluarga Besar Alumni dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO di Aula Badan Bahasa Universitas Negeri Jakarta, Minggu (11/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Tamsil mengajak alumni HMI untuk ikut berkontribusi mewujudkan sinergi lintas sektor. Upaya kolektif itu, katanya, dapat diwujudkan dengan dialog, pelibatan sipil dalam kebijakan strategis, dan penguatan militer.

“Kita harus membangun ekosistem kolaboratif lintas sektor, dari pendidikan hingga industri, untuk memastikan visi ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi realitas yang dirasakan rakyat,” tambahnya.

Di lain sisi, pelibatan militer dalam ranah sipil yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat.

Aksi demonstrasi telah berlangsung di sejumlah daerah setelah UU TNI disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Maret 2025. Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar tidak adanya teror atau intimidasi bagi mereka yang serukan penolakan terhadap UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil, terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, dan Kontras turut melayangkan permohonan uji formil terhadap UU TNI ke MK. Koalisi turut menggandeng tiga pemohon individu lain, seperti Eva Nurcahyani, Fatia Maulidiyanty, dan putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Inaya Wulandari Wahid.

“Kami berharap tidak ada teror kepada pemohon,” katanya, Minggu (11/5/2025), mengutip Tempo.