RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Sejumlah guru besar dari tiga fakultas bidang kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan keprihatinan atas memburuknya kondisi pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia dalam enam tahun terakhir. Mereka menilai disharmoni antarpihak menjadi penyebab utama kemunduran tersebut.

“Kami mengamati bahwa proses pendidikan kedokteran dan kesehatan dalam kurun waktu enam tahun ini semakin memburuk dan adanya ketidakharmonisan antara pihak-pihak yang terkait,” kata Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof Dr Haerani Rasyid kepada awak media, Selasa (20/5/2025).

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang dipelopori para akademisi kesehatan dari seluruh Indonesia. Menurut Haerani, sikap ini dimotori oleh tiga fakultas di Unhas, yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Keperawatan, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas arah dan mutu pendidikan kesehatan nasional.

“Kami sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, guru besar Fakultas Kedokteran Gigi dan guru besar Fakultas Keperawatan merasa penting untuk menyatakan aksi keprihatinan ini,” lanjutnya.

Haerani menjelaskan bahwa pernyataan sikap para guru besar dirumuskan dalam enam poin penting. Namun, lima poin di antaranya dianggap paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti karena menyangkut struktur utama dalam sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Kalau ditanya poin krusial, semuanya krusial sehingga kami mempoinkan sikap tersebut dalam 6 poin. Tapi yang terutama tentunya adalah 5 poin termasuk dalam hal pembentukan independensi kolegium, penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, kompetensi tambahan bagi dokter umum yang mestinya harusnya secara ilmiah harus dianalisis dan serta pembukaan hospital based pada humas rumah sakit vertikal yang telah melakukan Pendidikan University Based,” jelasnya.

Haerani menyebut, pernyataan sikap ini bukan gerakan lokal semata, melainkan aksi nasional yang berlangsung secara serentak di berbagai kampus kedokteran Indonesia. Ia menyebut Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi inisiator aksi pada 19 Mei, yang kemudian diikuti oleh Unhas dan kampus-kampus lain sehari setelahnya.

“Hari ini kami serentak melakukan hal yang sama, kemarin UNPAD mendahului pada tanggal 19 Mei, tetapi saat ini telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Termasuk buktinya adalah adanya aksi keprihatinan guru besar Fakultas Kedokteran yang terdiri dari 357 guru besar yang saya bacakan pada hari ini,” ucap Haerani.

KERESAHAN PIHAK RESIDEN FK UNHAS

Keprihatinan atas situasi pendidikan dan layanan kesehatan tidak hanya datang dari para guru besar, tetapi juga dari para mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (residen) di FK Unhas.

Mereka menyuarakan keresahan terhadap tata kelola yang dinilai semakin buruk, termasuk terhadap gaya kepemimpinan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

“Kami seluruh residen yang ada di Fakultas Kedokteran Unhas menyikapi kondisi yang terjadi di dunia kesehatan di Indonesia,” ujar Dokter Residen Forensik dan Medikolegal Unhas, dr Irvan Wahyu Jatmiko.

Irvan secara terbuka mengkritik sikap Menteri Kesehatan yang menurutnya arogan dan tidak mencerminkan peran sebagai pejabat publik. Ia menuding Menkes lebih fokus pada isu-isu non-substantif dibanding memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.

“Terutama sikap-sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Menteri Kesehatan kita, yang sebenarnya sikap-sikap tersebut sudah tidak lagi mencerminkan beliau sebagai Menteri Kesehatan,” tegas Irvan.

“Beliau hanya mengalihkan tugas dan fungsi utamanya sebagai seorang pembantu presiden lalu hanya fokus terhadap isu-isu bullying, isu-isu bahwa dokter itu tidak melayani masyarakat, padahal tugas beliau adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Irvan juga menolak segala bentuk intervensi langsung dari Kementerian Kesehatan terhadap kegiatan akademik di fakultas kedokteran. Ia menilai hal itu berisiko merusak independensi institusi pendidikan tinggi.

“Yang kedua, pada hari juga kami seluruh mahasiswa spesialis, dokter di Fakultas Kedokteran Unhas, hari ini menyatakan sikap kami bahwa kegiatan akademik yang ada di Fakultas Kedokteran Unhas atau di seluruh (Fakultas) Kedokteran di Indonesia untuk tidak diintervensi langsung oleh Kementerian Kesehatan. Jangan sampai independensi kami, atau dalam lingkungan akademik itu tercederai oleh tindakan-tindakan yang politis,” tegas Irvan.

Irvan juga mengungkapkan adanya perlakuan tidak adil terhadap para dokter, termasuk mutasi yang dinilai tidak berdasar. Ia mempertanyakan kemampuan Menkes dalam menyejahterakan masyarakat jika kondisi ini terus dibiarkan.

“Begitu banyak senior-senior kami yang dimutasi, begitu banyak rekan-rekan sejawat kami yang diperlakukan tidak adil, padahal tugas Menteri Kesehatan, bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat dalam dunia kesehatan,” ujarnya.

Residen FK Unhas juga mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti empat dari lima poin krusial dalam pernyataan guru besar, serta memberi teguran kepada Menteri Kesehatan atas sikap yang dinilai tidak tepat.

“Ada 5 poin, yang krusial, kami sebagai mahasiswa meminta dari poin 1 sampai poin 4 itu, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan memberikan teguran keras kepada Menteri Kesehatan. Mungkin Menteri Kesehatan niatnya baik, tapi cara yang beliau lakukan itu sekadar menunjukkan arogansi beliau sebagai pembantu presiden dalam bidang kesehatan,” tegas Irvan.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar komunikasi publik pemerintah, khususnya dari Menkes, bisa diperbaiki agar semangat pengabdian para dokter muda tetap terjaga.

“Hanya komunikasi publiknya yang kurang baik, mungkin presiden dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan karena kami ini residen sekolah semata-mata bukan hanya untuk meningkatkan materi kami, kami mau tetap mengabdi kepada masyarakat, kami mau memberikan pelayanan kepada masyarakat, cuma komunikasinya harus diperbaiki,” pungkasnya. (*)