RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengaku pernah mendapat protes dari hampir seluruh negara di dunia, karena prosedur sertifikasi halal di Indonesia.

Menurutnya, keluhan dunia internasional muncul karena sertifikasi halal dianggap menghambat perdagangan.

“Saya (sebelumnya) dua tahun jadi Menteri Perdagangan, hampir seluruh dunia komplain. Indonesia keluar sertifikat halal itu menjadi hambatan. Termasuk kemarin terakhir komplain dari Amerika Serikat (AS) terhubung soal sertifikat halal,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Namun, Zulhas menegaskan masalah bukan pada sertifikat halalnya, melainkan birokrasi di balik penerbitannya yang dinilai rumit dan tidak efisien.

“Sebetulnya bukan sertifikasi halalnya, tapi karena birokrasi kita yang sekarang ini (memang perlu) diperbaiki. Makanya seolah-olah di pasar luar itu kita menghambat perdagangan. Yang jadi masalah kadang-kadang itu prosedurnya, administrasi birokrasinya, siapa yang dihubungi, dan sebagainya itu yang sulit,” ujarnya.

Zulhas juga mengakui bahwa permasalahan birokrasi ini sudah lama ada di berbagai sektor, tidak hanya sertifikasi halal.

“Apapun itu ruwet, rumit, bertele-tele, berputar-putar gitu ya,” ungkap dia.

Selama tujuh bulan menjabat sebagai Menko, Zulhas berupaya memangkas prosedur yang tidak efisien.

“Pupuk itu petani akan terima pupuk, mesti 600 tanda tangan. Kapan terimanya? Itu saya pangkas. Sekarang pupuk ada waktu tanam, produksi kita melimpah,” jelas Zulhas.

Dalam hal sertifikasi halal, Zulhas mendorong pendekatan yang lebih sederhana dan kolektif, khususnya untuk pelaku UMKM. Ia memberikan contoh inisiatifnya saat menjadi Menteri Perdagangan.

“Misal, saya bikin asosiasi, asosiasinya perdagangan bakso, itu dikasih satu, semua dapat. Jadi sekali (sertifikasi) itu bisa dapat seribu perdagangan bakso,” katanya memberi contoh.

Zulhas menegaskan bahwa inti dari sertifikasi halal bukan sekadar pengurusan administrasi, tapi manfaatnya bagi semua pihak.