Adapun kontrak politik NH-Aziz, pertama yakni mereka akan menjalankan program pro-kampung. Pada poin kedua, pasangan tegas, merakyat dan religius itu menggaransi akan menjalankan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif.

Selanjutnya, kontrak politik NH-Aziz berupa ikrar untuk tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik. Adapun yang terakhir, pasangan ini tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok. (*)