Penulis : Firdaus (Bung Roy)
Sekretaris Jenderal Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI)

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, hingga gejolak harga pangan internasional, peran organisasi pertanian di Indonesia menjadi semakin vital.

Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI) Sebagai organisasi pertanian, coba menata diri baik dalam bentuk koperasi, asosiasi petani, kelompok tani, maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan nasional.

Menurut Sekjen Gertasi Firdaus Roy organisasi bukan sekadar pelengkap dalam ekosistem pertanian, melainkan aktor utama yang memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi di lapangan. Mereka mengetahui apa yang dibutuhkan petani, karena para pengurus organisasi itu adalah para petani sendiri, bagaimana pola tanam yang sesuai, serta tantangan riil yang dihadapi dalam produksi dan distribusi pangan. Karena itu, peran mereka seharusnya diberikan ruang seluas-luasnya, bukan dikecilkan atau diabaikan.

Sayangnya, masih sering terjadi kebijakan yang secara tidak langsung mempersempit ruang gerak organisasi pertanian.

Regulasi yang terlalu birokratis, kurangnya akses terhadap pendanaan, dan minimnya keterlibatan organisasi dalam proses pengambilan keputusan, menjadi penghambat utama. Pemerintah seharusnya membuka keran kolaborasi, bukan menutupnya. Dengan melibatkan organisasi pertanian secara aktif, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemerintah perlu memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada organisasi pertanian untuk menjalankan tugas dan peran mereka secara optimal. Dukungan dalam bentuk pelatihan, akses pasar, teknologi, serta pendanaan yang adil dan transparan, akan memperkuat posisi organisasi ini sebagai mitra strategis negara dalam menjaga ketahanan pangan.

Memperkuat peran organisasi pertanian bukan hanya soal keadilan bagi petani, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk memastikan Indonesia mampu mandiri dan berdaulat dalam hal pangan. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan organisasi pertanian adalah kunci menuju ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Menurut kami dari Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi)

Ketahanan pangan adalah isu strategis yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Dalam mencapai ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan, tidak cukup hanya mengandalkan sektor produksi pertanian semata. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah dan para pelaku utama di lapangan, khususnya organisasi pertanian.

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra kerja yang sejajar.

Memberikan Ruang dan Kewenangan kepada Organisasi Pertanian

Pemerintah harus mengakui bahwa organisasi pertanian bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan pertanian, melainkan bagian inti dari sistem pangan nasional. Oleh karena itu.

Pemerintah tidak boleh mengecilkan atau membatasi ruang gerak organisasi pertanian melalui regulasi yang kaku.

Pemerintah perlu melibatkan organisasi pertanian dalam perumusan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program.

Organisasi petani seperti kami Gertasi serta kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi tani, hingga asosiasi komoditas, memahami kondisi lapangan jauh lebih baik dan dapat memberikan masukan yang lebih akurat untuk kebijakan yang tepat sasaran.

Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Pemerintah harus aktif dalam melakukan pembinaan kepada organisasi pertanian agar semakin profesional dan berdaya saing. Bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain

Pelatihan manajemen organisasi, agribisnis, teknologi pertanian, dan pemasaran hasil pertanian.

Pendampingan dalam pengelolaan kelembagaan dan administrasi organisasi.

Dukungan dalam digitalisasi pertanian dan akses ke informasi pasar.

Dengan pembinaan yang tepat, organisasi pertanian dapat tumbuh menjadi entitas yang kuat, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam distribusi dan pengolahan hasil pertanian.

Menyediakan Akses Pembiayaan dan Infrastruktur yang Adil

Salah satu hambatan utama bagi organisasi pertanian adalah akses terhadap sumber daya, terutama pembiayaan dan infrastruktur. Pemerintah dapat berperan dalam

Menyalurkan kredit usaha tani (KUR) atau bantuan modal yang tepat guna, tanpa prosedur yang rumit.

Menyediakan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan akses ke pasar.

Memberikan insentif bagi organisasi pertanian yang melakukan inovasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Mendorong Kemitraan dan Konektivitas

Pemerintah perlu menjadi jembatan antara organisasi pertanian dengan sektor swasta, lembaga riset, dan pasar

Mendorong kemitraan antara petani dan pelaku industri pangan agar terjadi integrasi hulu-hilir.

Menghubungkan organisasi pertanian dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk adopsi teknologi baru.

Menciptakan ekosistem agribisnis yang inklusif dan adil melalui platform pasar digital dan promosi ekspor.

Menjamin Perlindungan dan Keadilan bagi Petani

Organisasi pertanian juga harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti tengkulak, manipulasi harga, dan permainan pasar. Pemerintah harus menetapkan kebijakan harga dasar hasil pertanian untuk menjamin pendapatan petani.

Meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga hasil pertanian.

Menyusun regulasi yang berpihak pada keadilan agraria dan keberlanjutan lahan pertanian.

Diharapkan pemerintah memiliki peran strategis dalam merangkul dan memberdayakan organisasi pertanian agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keadilan, akses, dan kolaborasi.

Dengan membuka ruang partisipasi, menyediakan dukungan konkret, dan melindungi kepentingan petani, maka pemerintah tidak hanya memperkuat organisasi pertanian, tetapi juga meletakkan fondasi bagi kemandirian pangan Indonesia di masa depan.