Ia juga mendorong peningkatan literasi hukum dan pemahaman etika jurnalistik, baik di kalangan wartawan maupun masyarakat umum.

“Peningkatan literasi ini sangat penting agar masyarakat dapat memahami fungsi pers secara tepat, serta mendorong jurnalisme yang berkualitas,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media massa untuk menjaga ruang kebebasan pers yang bertanggung jawab. Dalam menangani sengketa pers, Eko Dono mengimbau aparat hukum agar menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

“Harus tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Lebih baik lakukan dialog dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh langkah-langkah hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, penurunan skor IKP ini tidak boleh dijadikan ajang saling menyalahkan. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem pers secara kolektif.

“Kami tidak ingin penurunan ini menjadi polemik, tapi pemicu semangat untuk memperbaiki iklim kebebasan pers bersama-sama,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Eko Dono mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat di Jawa Timur untuk memperkuat kolaborasi dengan media. “Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab adalah fondasi bangsa yang demokratis dan kuat,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya konkret Kemenko Polkam dalam menjaga demokrasi melalui penguatan kemerdekaan pers di daerah. Diharapkan, langkah ini mampu meningkatkan skor IKP Jawa Timur di masa mendatang.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perwakilan Kejaksaan Agung, serta Mabes Polri. Para peserta sepakat membangun sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis memperbaiki iklim kebebasan pers di Jawa Timur. (*)