RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menilai bahwa pendekatan pendidikan karakter anak dengan metode militerisasi bukanlah hal yang baru.

Pendekatan ini pernah diterapkan saat kondisi kekerasan dan tawuran antar anak di Jakarta masih tinggi.

“Jadi sudah ada di Jakarta (Pendidikan Barak Militer Anak) sejak 2010 sampai 2015. Itu sudah ada evaluasi secara menyeluruh,” tutur Ai maryati di kutip Podcast Helmi Yahya Bicara, Rabu (2/7/2025).

Menurutnya, hasil evaluasi yang dilakukan tim KPAI pada saat itu menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan karakter berbasis barak militer tidak sepenuhnya berhasil.

“Anak-anak yang keluar dari barak militer, justru merasa memiliki kekuatan baru kembali melakukan kekerasan itu,” kata Ai Maryati.

Kini, ia kembali menyoroti kurikulum Barak Militer yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat.

“Sudah dicek, tidak sama. Antara yang dilaksanakan di purwakarta dengan yang di Lembang,” imbuh dia.

Hal ini, menurut Ai Maryati, menunjukkan bahwa belum ada pedoman serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pelaksanaannya.

“Sehingga ini menjadi struktur pembelajaran versinya teman-teman di tingkat militer itu memang ada, pakemnya tidak berubah,” tandasnya.

Ia menyarankan agar pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi yang dilengkapi dengan pedoman berdasarkan jenis kenakalan remaja yang dihadapi.

“Geng motor, tawuran misalnya. Itu ada peraturan perlindungan anaknya dengan mata pelajaran yang di aplus, karena mereka siswa aktif di sekolah,” paparnya.

Meski begitu, Ai Maryati mengakui bahwa program barak militer bagi anak tetap memiliki manfaat tertentu.

“Betul pada sisi mereka menemukan hal baru. Tetapi ini apakah berkelanjutan menjawab persoalan ini ke depan? bisa mengubah realitas bahwa anak-anak tidak masuk lagi membutuhkan perlindungan khusus” ucapnya.