RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Dinamika internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi Merah Putih Sulawesi Selatan (Sulsel) mengemuka menyusul munculnya dualisme kepemimpinan yang dinilai berpotensi mengganggu soliditas organisasi.

Menyikapi kondisi tersebut, Apdesi Merah Putih Sulsel sepakat menempuh jalan musyawarah melalui pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) sebagai mekanisme sah untuk menentukan kepemimpinan ke depan.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rangkaian pengukuhan dan pelantikan pengurus Apdesi Merah Putih Sulsel yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja (Raker) tingkat provinsi.

Ketua Panitia Musda Apdesi Merah Putih Sulsel, Raja Muda Sewang, mengatakan Raker menghasilkan keputusan untuk segera membentuk panitia Musda sebagai langkah penyelesaian dinamika organisasi.

“Kami sepakat segera membentuk panitia Musda untuk menentukan siapa yang akan menahkodai Apdesi Merah Putih Sulsel ke depan,” ujar Raja Muda kepada Rakyat.News di Hotel Denpasar Makassar, Sabtu (7/2/2026).

Ia tidak menampik adanya polemik internal yang sempat mencuat, terutama terkait terbitnya surat keputusan (SK) kepengurusan yang dinilai tidak melalui mekanisme organisasi. Polemik tersebut memicu klaim kepemimpinan di tingkat DPD Sulsel.

Raja Muda menegaskan bahwa SK kepengurusan DPD Apdesi Merah Putih Sulsel yang sah menetapkan Sri Rahayu Usmi sebagai ketua periode 2025–2030.

Menurutnya, mayoritas ketua DPC Apdesi Merah Putih di Sulsel menolak SK lain yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Sekitar 80 persen ketua DPC menolak SK tersebut karena tidak melalui mekanisme organisasi yang benar,” tegasnya.

Meski demikian, Raja Muda menilai pentingnya menjaga stabilitas organisasi hingga Musda dilaksanakan. Ia meyakini kepemimpinan yang berjalan saat ini masih mampu meredam dinamika internal dan mengawal proses menuju Musda.

Ia juga menekankan bahwa Apdesi Merah Putih sebagai organisasi besar harus mengedepankan rekonsiliasi demi menjaga keutuhan dan peran strategis organisasi dalam mendukung program pemerintah.