RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kemunculan trailer film animasi Merah Putih: One For All ramai diperbincangkan di media sosial, dengan banyak komentar yang mengkritik kualitas film produksi Perfiki tersebut.

Selain itu, pernyataan mengenai besaran anggaran film ini yang dikaitkan dengan pemerintah juga memicu kontroversi di kalangan netizen.

Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka tidak memberikan pendanaan maupun fasilitas apa pun untuk film tersebut.

Berikut pernyataan lengkapnya:

  1. Kehadiran film berjudul Merah Putih: One For All tengah menjadi perbincangan publik. Kementerian Ekonomi Kreatif meyakini bahwa setiap pegiat ekraf patut diberikan ruang untuk berkarya dan kesempatan untuk berkreasi, sejauh itu dapat memberikan dampak positif khususnya bagi sektor ekonomi kreatif.
  2. Pada 7 Juli 2025, tim produksi Merah Putih: One For All melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Dalam audiensi tersebut, Wamen Ekraf memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan kualitas film animasi tersebut.
  3. Kementerian Ekraf menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan bersifat finansial maupun fasilitasi produksi dan promosi terhadap film Merah Putih: One For All.
  4. Lebih lanjut, Kementerian Ekraf tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kurasi, apalagi meloloskan atau tidak nya sebuah tayangan film. Proses kurasi dan seleksi penayangan menjadi kewenangan pihak distributor, dalam hal ini pemilik bioskop.
  5. Pada prinsipnya, Kementerian Ekraf berkomitmen terus mendorong ekosistem kreatif dari proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi dalam menghasilkan produk ekonomi kreatif yang berkualitas agar dapat mengakselarasi pasar nasional dan global melalui berbagai platform.

Kiagoos Irvan Faisal, PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Sebelumnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, angkat bicara mengenai isu yang beredar tentang keterlibatan pemerintah dalam produksi film animasi.