Top 10 Isu Sosial Terpanas 2025 di Indonesia

Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa dan lebih dari 44% masyarakat menyebut biaya hidup sebagai isu utama menunjukkan bahwa wacana publik sangat bergantung pada kondisi ekonomi, daya beli, dan kepercayaan sosial

1. Biaya Hidup Makin Tinggi – 44% Prioritas Nasional

Menurut survei Roy Morgan (Okt 2024–Mar 2025), 44% warga usia ≥17 tahun menyebut “keeping day-to-day living costs down” sebagai salah satu tiga isu terpenting nasional—meningkat dari 34% pada 2015. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, ini berarti sekitar 123 juta orang merasakan tekanan biaya hidup tinggi.

2. Pengangguran & Pasar Kerja – 31% Khawatir

“Reducing unemployment” atau pengurangan pengangguran meningkat dari 24% (2015) menjadi 31% di 2025. Itu berarti sekitar 87 juta orang dewasa memandang ini sebagai masalah penting—menggambarkan korosi peluang tenaga kerja terutama di kalangan muda.

3. Manajemen Ekonomi Nasional – 31% Pengawasan Publik

Sama besar, 31% masyarakat menilai “managing the economy” sebagai isu utama, menunjukkan kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi nasional, utang, dan distribusi manfaat pertumbuhan.

4. Korupsi Tetap Jadi Isu – 41% Publik Peduli

Meskipun ekonomi tumbuh, 41% responden tetap menyebut “fighting corruption” sebagai salah satu tiga isu utama nasional, konsisten dengan tingkat 10 tahun sebelumnya. Diperkirakan lebih dari 115 juta warga Indonesia terus waspada terhadap praktik korupsi.

5. Pendidikan & Ketimpangan Akses

Budget pendidikan dipotong 24% untuk SD dan 39% untuk perguruan tinggi, memicu protes besar mahasiswa (“Dark Indonesia”) di banyak kota besar. Ini memperkuat isu kesenjangan akses pendidikan yang dirasakan oleh populasi muda.

6. Hak Sipil & Kebebasan Sipil Terancam

Pemberlakuan KUHP baru sejak 2025 menimbulkan kekhawatiran soal kebebasan berekspresi, larangan kohabitasi, dan potensi kriminalisasi protes warga. Ribuan penangkapan aktivis dan pembatasan media masyarakat meningkat, memicu diskursus publik soal resesi demokrasi.

7. Diskriminasi terhadap Minoritas & Hak LGBTQ+

Peristiwa penangkapan dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ meningkat: polisi menangkap 75 orang dalam “gay party” di Bogor Juni 2025. Data menunjukkan masyarakat terus memperdebatkan hak kelompok minoritas—sekitar 6% menyebut “fighting for rights of minority groups” sebagai isu penting.

8. Isu Lingkungan & Perubahan Iklim

Menurut survei INSP 2022, 85% responden menyebut krisis iklim sebagai masalah mendesak, sementara 72,6% menyadari peningkatan polusi dan cuaca ekstrem. Dengan sekitar 239 juta orang mendukung aksi lingkungan nyata, tekanan publik untuk reformasi makin besar.

9. Situs Togel Pools & Dampak Sosial Media — Tren “Abu-Abu”

Fenomena monetisasi lewat situs togel pools menimbulkan kontroversi. Banyak konten viral membahas cara login togel, menggunakan hashtag atau meme yang memicu debat soal moral digital. Misalnya, blog dan konten Instagram yang membahas angka pools mencetak trafik hingga 1 juta kunjungan per hari, menunjukkan kekuatan media sosial dalam menyebarkan konten judi terselubung—dengan lebih dari hundreds of thousands pengguna ikut berkomentar atau terlibat konten semacam ini.

Isu ini menyentuh aspek kontrol konten digital, etika monetisasi daring, dan bagaimana segmen “abu-abu” disebar di masyarakat modern.

10. Hak dan Kesejahteraan Perempuan & Pekerja Care Economy

Indonesia sudah memasuki masyarakat lanjut usia dengan 28,6 juta orang ≥60 tahun (10,48%), serta 22,97 juta penyandang disabilitas (8,5%), namun hanya 5% dari mereka bekerja formal. Kebutuhan terhadap pengakuan pekerja perawatan (care workers), cuti melahirkan/paternal, dan perlindungan sosial jadi isu penting dalam roadmap sosial jangka menengah.

Kesimpulan

Dari 280 juta jiwa penduduk, isu sosial nomor satu tetap berkaitan dengan ekonomi—biaya hidup dan pengangguran. Namun, populasi juga sangat peduli terhadap korupsi, pendidikan, lingkungan, hak sipil, dan diskriminasi. Isu seperti monetisasi konten situs  togel pools dan pemotongan anggaran pendidikan turut memicu respons publik yang kuat, mempertegas bahwa masyarakat Indonesia kini lebih kritis dan digital-savvy.