Alih-alih represif, Amnesty mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang memicu ketidakpuasan rakyat, seperti kebijakan pajak, program makan bergizi gratis (Danantara), tunjangan anggota parlemen, dan perluasan peran militer.

Negara juga diminta mengusut tuntas setiap penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, mulai dari pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, hingga kematian Affan Kurniawan.

“Yang dibutuhkan adalah investigasi independen, bukan sanksi internal ringan dan memperkuat narasi yang menyudutkan masyarakat. Pilihan kebijakan represif ini hanya menambah luka dan memperlebar jarak antara rakyat dengan negara,” pungkas Usman.

Amnesty menutup pernyataannya dengan seruan agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, mengedepankan pendekatan HAM, dan menghentikan upaya memecah belah masyarakat dengan narasi “campur tangan asing” atau “adu domba”.(Uki Ruknuddin)