RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera mencabut sejumlah kebijakan terkait fasilitas anggota dewan.

Kebijakan yang akan dihentikan tersebut mencakup besaran tunjangan serta kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah itu diambil sebagai bentuk respons atas desakan publik yang belakangan semakin yang hingga berujung pada pengerusakan hingga penjarahan oleh aksi massa demonstrasi pada berbagai wilayah di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan bersama ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam keterangannya.

Prabowo menjelaskan, para pimpinan DPR RI maupun pimpinan partai politik sepakat untuk mengingatkan seluruh anggota dewan agar lebih peka terhadap situasi sosial dan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya anggota DPR menunjukkan sikap empati di tengah gejolak sosial yang muncul.

“Para pimpinan DPR dan ketua umum partai juga telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Selain pencabutan kebijakan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja, Prabowo meminta agar pimpinan DPR membuka ruang dialog yang luas bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa tokoh masyarakat, mahasiswa, maupun perwakilan kelompok lain harus diberikan akses untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung di DPR RI.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa tuntutan lain dari masyarakat akan ditampung untuk kemudian dibahas bersama lembaga legislatif.

“Saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” tambahnya.

Pertemuan di Istana Merdeka itu turut dihadiri sejumlah Ketua Umum partai politik, antara lain dari NasDem, Surya Paloh, PDIP Megawati Soekarnoputri, Golkar Bahlil Lahadalia, PAN Zulkifli Hasan, serta PKB oleh Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Dari unsur pimpinan lembaga tinggi negara tampak Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Langkah korektif ini muncul di tengah derasnya kritik publik terhadap DPR RI, menyusul sejumlah pernyataan hingga aksi anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Beberapa partai politik pun mengambil sikap tegas dengan menonaktifkan kadernya dari jabatan anggota DPR RI.

Partai NasDem lebih dulu menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach pada Minggu (31/8) pagi. Di hari yang sama, Partai Amanat Nasional (PAN) juga resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya.

Tidak berselang lama, Partai Golkar menyusul dengan mengumumkan penonaktifan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Golkar. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Sekjen Golkar, Sarmuji.

Rangkaian keputusan ini menandai respons cepat partai politik dan lembaga legislatif atas gelombang aspirasi rakyat, yang sebelumnya terekspresikan melalui aksi protes di berbagai daerah.

Pemerintah dan DPR kini berada di bawah sorotan publik untuk benar-benar menindaklanjuti kebijakan yang dinilai berlebihan dengan langkah nyata yang berpihak pada rakyat. (*)