RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus mencari solusi konkret untuk mengurai kemacetan, khususnya di wilayah timur kota.

Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menyiapkan jalur alternatif melalui kawasan Baruga Antang, yang selama ini menjadi titik macet langganan warga Kecamatan Manggala.

Bersama dengan KALLA Group, jalur baru tersebut direncanakan menjadi penghubung strategis antara Kecamatan Manggala dan Tamalanrea. Akses ini juga akan membuka jalur dari Baruga Antang menuju Jalan Dr. Leimena hingga poros Jalan Perintis Kemerdekaan.

Rencana pembangunan jalan alternatif dimulai dengan survei lokasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran terkait di Bukit Baru Antang, Rabu (10/9/2025).

Munafri menegaskan, pembangunan jalur alternatif Baruga–Leimena merupakan solusi strategis yang diyakini mampu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama masyarakat di kawasan timur Makassar.

“Jalur ini menjadi solusi bagi warga yang tinggal di Manggala dan wilayah timur kota. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita memang harus mencari jalan alternatif karena sekarang ini semua akses sudah macet,” ujarnya saat meninjau lokasi pembangunan.

Turut hadir dalam survei tersebut Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar Fuad Azis, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Kepala Dinas DLH Helmy Budiman, Camat Manggala, Camat Panakkukang, serta perwakilan dari pihak Baruga, di antaranya CEO Kalla Land & Property Ricky Theodores dan COO Kalla Land M. Natsir Mardan.

Dalam peninjauan, Munafri melihat langsung jalur tembus dari kawasan hulu di Bukit Baruga hingga hilir di Jembatan Leimena. Trase jalan baru akan melintasi aliran Sungai Tello, tepatnya dari kompleks Baruga dekat driving range golf, lalu menyusuri sungai sepanjang 1,5 kilometer hingga tembus ke Jalan Leimena.

Jalur tersebut dirancang dengan lebar sekitar 30 meter. Selain sebagai akses lalu lintas, jalan baru juga akan dikembangkan sebagai kawasan penunjang ekonomi masyarakat. Nantinya, di sepanjang jalur yang dikerjakan pada akhir 2025 ini, akan dibangun sentra kuliner dan pasar wisata di tepian sungai.

Lebih jauh, jalur alternatif ini diproyeksikan dapat tembus hingga ke kawasan BTP dengan panjang sekitar 5 kilometer. Dengan adanya pembebasan lahan di sejumlah titik strategis, jalur ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Munafri mengungkapkan, komunikasi dengan berbagai pihak sudah dilakukan dan menunjukkan optimisme pembangunan jalur baru bisa segera direalisasikan. “Tim yang sudah dibentuk juga mulai memetakan pekerjaan awal,” tuturnya.

Ia menambahkan, aspek teknis pembangunan, termasuk proses pembebasan lahan, akan berbeda penanganannya antara pemerintah dan pihak swasta.

“Kalau swasta menghitung kebebasan itu tidak serumit kami. Tapi kalau pemerintah, dalam proses pembebasan kita akan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Selain mengurai kemacetan, jalur baru ini juga akan dipadukan dengan sistem penanggulangan banjir. “Sekaligus kita akan maksimalkan pembuatan alur-alur air untuk mengantisipasi genangan. Jadi manfaatnya ganda, mengurai kemacetan sekaligus menangani banjir,” ujarnya.

Munafri berharap seluruh pihak, termasuk kecamatan dan masyarakat, dapat aktif dilibatkan dalam proses sosialisasi. Ia juga menyoroti potensi persoalan pedagang yang kerap melebihi kapasitas area.

“Biasanya yang eksis itu hanya sekitar 30 pedagang, tapi yang mau itu bisa sampai 200. Ini yang harus ditata sejak awal,” katanya.

Menurut Munafri, pengalaman sebelumnya menunjukkan butuh waktu sekitar enam bulan untuk mengubah kebiasaan pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern.

“Tapi kalau sudah masuk pasar modern, semuanya harus tertata rapi. Sebenarnya ini kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi, meningkatkan kualitas, dan tentu lebih tertib,” pungkasnya.

MASALAH KEMACETAN DI KOTA MAKASSAR

Masalah macet tentunya menjadi hal serius yang tengah terjadi saat ini di Kota Makassar. Salah satu penyebab kemacetan adalah penggunaan kendaraan pribadi lebih banyak dibandingan tranportasi publik yang digunakan masyarakat dalam menopang mobilitasnya sehari-hari.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar mengungkapkan bahwa sebanyak 92% masyarakat memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi atau kendaraan utama untuk mobilisasi mereka.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Makassar, Jusman,  mengatakan jika dari jumlah penduduk Kota Makassar mencapai yang mencapai 1.474.939,  75% persen dari mereka menggunakan kendaraan bermotor atau roda dua dalam melakukan mobilisasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Mobilisasi manusia di Kota Makassar didominasi oleh kendaraan roda dua, yang mencapai 75%. Ini menjadi faktor besar dalam kemacetan yang terjadi setiap hari,” ujar Jusman dalam kegiatan News Room Challange bersama UK Pact dan WRI Indonesia di Hyatt Place, Makassar, Rabu (19/2/2025) lalu.

Kota Makassar memiliki total 1.244 ruas jalan, namun 237 ruas jalan di antaranya tercatat sebagai jalan yang paling padat dan sering mengalami kemacetan.

Jusman menyebutkan, selama ini masalah kemacetan di Makassar sering kali dianggap hanya disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas.

Namun, berdasarkan kajian yang lebih mendalam, ditemukan bahwa kemacetan dipicu oleh berbagai faktor, yang jika dipetakan, dapat dikelompokkan menjadi 11 penyebab.

Meski demikian, Jusman menjelaskan bahwa penyebab kemacetan dapat dirangkum menjadi empat faktor utama yang perlu perhatian khusus.

Berikut adalah 11 penyebab kemacetan yang ditemukan di Kota Makassar:

  1. Pilihan mobilitas masyarakat – Banyak warga lebih memilih kendaraan pribadi.
  2. Volume kendaraan yang tinggi – Jumlah kendaraan yang beredar sangat banyak.
  3. Perilaku pengguna jalan – Ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas.
  4. Bottleneck dan kapasitas jalan – Jalan yang sempit dan tidak memadai.
  5. Parkir on-street – Parkir di jalan yang menghalangi lalu lintas.
  6. Pembangunan infrastruktur – Proyek pembangunan yang mengganggu kelancaran jalan.
  7. Rekayasa lalu lintas – Penataan ulang jalan yang kadang menambah kemacetan.
  8. Pesta dan event – Acara besar yang menyebabkan kerumunan di jalan.
  9. Demonstrasi mahasiswa – Aksi demo yang menghambat arus lalu lintas.
  10. Insiden lalu lintas – Kecelakaan atau kejadian yang menutup jalur.
  11. Genangan banjir – Banjir yang mengganggu kelancaran perjalanan.

Oleh karena itu, Jusman berharap dengan adanya perhatian pada faktor-faktor ini, pemerintah bisa lebih fokus dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih mendukung mobilitas berkelanjutan di Makassar, serta mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dan ramah lingkungan. (Farez)