Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI: Penjaga Memori Kolektif Bangsa

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan dukungan terhadap penguatan peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga strategis yang bertugas dalam mengelola memori kolektif bangsa.

Melalui transformasi digital, kumpulan arsip tersebut akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang perlu dilestarikan untuk menjadi bahan perumusan kebijakan strategis di masa depan.

Digitalisasi ANRI ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data dan arsip. Kementerian PANRB menilai bahwa keberadaan ANRI yang kuat dan adaptif merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelestarian warisan dokumenter bangsa.

“ANRI adalah penjaga memori kolektif bangsa. Dalam era digital saat ini, perannya semakin vital untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, peristiwa, dan pencapaian bangsa terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses untuk generasi mendatang,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat audiensi dengan Kepala ANRI di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (3/10/2025).

Menteri Rini menjelaskan, bahwa digitalisasi arsip tidak hanya sebatas beralih dari pengelolaan arsip cetak ke digital. Namun juga menjadikan pemanfaatan arsip sebagai fokus dalam pengelolaan arsip digital.

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dinilai memiliki peran vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik serta memastikan integritas dan keberlanjutan arsip negara.

“Selain berperan untuk mengelola, arsiparis juga memiliki peran untuk memastikan bahwa arsip yang disimpan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan,” ungkapnya.

Akan tetapi, lanjutnya, implementasi Srikandi masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan yang muncul meliputi kesiapan infrastruktur yang belum optimal, kekhawatiran terhadap keamanan dan kerahasiaan arsip negara, inkonsistensi regulasi antar instansi, serta keterbatasan layanan dan kapasitas sumber daya manusia.